Polemik Permen PPKS dan Kuasa Akademik “Humanum”

Oleh: Mangadar Situmorang, Ph.D. (Rektor Universitas Katolik Parahyangan)

Penerbitan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Permen PPKS di
Lingkungan Perguruan Tinggi sontak menimbulkan polemik. Sejumlah perguruan
tinggi dan ormas menyatakan menolak atau mendesakkan revisi. Ada perguruan
tinggi yang secara terbuka menyambut baik dan yang lain memilih wait
and see
.

Antusiasme
penerimaan dan dukungan terhadap Permen PPKS datang dari lembaga pemerintahan,
seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA).

Komnas Perempuan,
Kaukus Perempuan Parlemen RI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan
Wahid Institute juga menyatakan menerima dan mendukung. Hal itu disampaikan
secara terbuka pada acara virtual peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode
14 oleh Kemendikbudristek, 12 November 2021. Pimpinan perguruan tinggi (PT)
atau ormas tak diberi kesempatan berpendapat dengan alasan yang bisa
dimengerti: perhelatan itu bukan forum dengar pendapat, melainkan sosialisasi
dan endorsement.

Penolakan (atau
tuntutan revisi) terhadap Permen PPKS berpusat pada dua isu, bukan argumen.
Pertama, karena permen itu fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual yang diindikasikan dengan adanya paksaan terhadap korban, maka permen
itu dinilai membolehkan tindakan seksual jika didasarkan pada persetujuan atau
suka-sama-suka. Ini bermuara pada tuduhan mengizinkan, atau setidak-tidaknya
tidak melarang perzinahan atau seks bebas di PT.

Kedua, permen itu
dinilai tak mengikuti prosedur baku dalam penyusunannya karena tak melibatkan
atau mengonsultasikan dengan para pemangku kepentingan, seperti para ahli hukum
dan lembaga keagamaan.

Sebaliknya, para
pendukung mengemukakan argumentasi jelas, tegas, dan sahih. Pertama, permen
mengatur hanya soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PT. Permen
tak mengatur hal di luar sikap, perilaku, tindakan, dan peristiwa kekerasan
seksual.

Kedua, permen
tersebut ditujukan untuk memberikan pedoman pada PT untuk secara
sungguh-sungguh mencegah dan menangani persoalan tersebut serta untuk
menumbuhkan ekosistem kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif dan
kolaboratif serta tanpa kekerasan (Pasal 2).

Untuk memperkuat
upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, permen tersebut mewajibkan
PT untuk mengikuti ketentuan tentang pencegahan (Pasal 6-9), penanganan (Pasal
10-22), satuan tugas (Pasal 23-37), mekanisme penanganan (Pasal 38-52),
perlindungan korban dan saksi (Pasal 53), dan pemantauan dan evaluasi (Pasal
54-56). Permen ini diakhiri (Pasal 57) dengan kewajiban PT untuk
melaksanakannya dalam waktu satu tahun sejak dikeluarkan (31 Agustus 2021).

Walau tak ada
ketentuan tertulis tentang sanksi, kegagalan memenuhi kewajiban ini bisa
bermuara pada pemberian sanksi, seperti penghentian bantuan keuangan dan/atau
penurunan peringkat akreditasi PT. Hal ini disampaikan secara lisan oleh
Mendikbudristek pada peluncuran Merdeka Belajar Episode 14, 12 November 2021.

Relasi kuasa

Penerbitan Permen PPKS sangat dalam ditandaskan pada pemahaman bahwa kekerasan seksual di PT disebabkan oleh atau erat kaitannya dengan relasi kuasa (dan/atau jender). Pasal 1 butir 1 mendefinisikan ”Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau jender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Ini dijabarkan
lebih lanjut, dengan berbagai jenis kekerasan seksual yang ditandai oleh
penolakan dan ketidaksetujuan korban (Pasal 5 Ayat (2) dengan penegasan pada
Ayat (3)). ”Relasi kuasa” dan ”kekerasan seksual” menjadi dua kata kunci.

Tindakan
pelecehan atau tidak hormat dalam hal hubungan antara pelaku dan korban
dipahami sebagai manifestasi status, peran, dan relasi yang timpang (asymmetrical
power relation
). Pelaku dilihat sebagai memiliki kekuasaan, dominasi,
kekuatan atau pengaruh lebih besar dibandingkan korban.

Kuasa atau
pengaruh tersebut berasal dari kedudukan atau status misalnya sebagai dosen
yang memiliki otoritas atau kuasa akademik untuk menilai termasuk meluluskan
atau menggagalkan mahasiswa (baca: mahasiswi) dalam proses pembelajaran.

Ketimpangan kuasa
semacam itu juga bisa terjadi antara pimpinan dan bawahan, tenaga kependidikan
dengan mahasiswa (layanan informasi dan administratif), mahasiswa senior dengan
yunior (strata sosial), antara mahasiswa (laki-laki) dan mahasiswi (perempuan).

Yang sering
menjadi sorotan adalah di mana otoritas akademik dan yang lainnya dipertukarkan
(trade-off)
dengan kompensasi (imbalan) non-akademik yang dalam hal ini adalah segala
sesuatu yang bermuatan atau bernuansa seksual yang ingin didapatkan dari
korban.

Kekerasan dalam
frasa kekerasan seksual diartikan sebagai ekspresi penolakan atau
ketidaksetujuan pihak korban terhadap pelaku. Pemaksaan secara fisik oleh
pelaku dapat diartikan sebagai kekerasan fisik dan bersifat langsung (physical
and direct violence
).

Pemaksaan dengan
ancaman, intimidasi, manipulasi atau sanksi oleh pelaku dikategorikan sebagai
kekerasan struktural (structural
violence
). Yang sering kali sulit diberantas adalah kekerasan kultural (cultural
violence
). Ini bisa berbentuk iming-iming, hadiah, balas jasa, atau ucapan
terima kasih yang bisa terlihat halus atau tampak mulia, tetapi sejatinya busuk
dan membusukkan.

Mengutip pendapat
Johan Galtung, pakar atau bahkan disebut sebagai bapak studi perdamaian (peace
studies, polemology
), ”Yang kita maksud dengan cultural
violence
 adalah aspek-aspek budaya, yang merupakan aspek simbolik dari
keberadaan kita, yang dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni,
ilmu empirik dan ilmu dasar (logika, matematika)—yang dapat digunakan untuk
membenarkan dan mengesahkan kekerasan langsung atau kekerasan struktural” (Journal
of Peace Research
, Volume 27, No 3, 1990).

Tak hanya
kemampuan kognitif yang diperlukan untuk mengerti dan memahami apa yang dimaksud
dengan kekerasan kultural, tetapi juga kepekaan yang tinggi dan mendalam.
Syarat ini diperlukan pula untuk menyelami niat dan tujuan baik dari Permen
PPKS.

Seperti
diutarakan sejumlah pihak, termasuk Mendikbudristek Nadiem Makarim, permen itu
sangat dipengaruhi oleh ”perspektif korban” dan sikap keberpihakan kepada yang
lemah atau marginal (preferential
option for the poor
).

Itu pula yang
menjadi benteng terhadap kekhawatiran para orangtua dan mahasiswa dan diikuti
oleh Permen PPKS ini sehingga permen ini memiliki signifikansi dan urgensi.
Signifikansinya adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan
operasionalisasi berbagai ajaran filosofis, konstitusional, religius, legal,
kultural dan etis yang sudah ada dan tetap berlaku.

Urgensinya terletak
pada intensinya untuk mencegah terjadinya perilaku dan tindakan perampasan
keamanan setiap insan yang ada di PT.

Permen PPKS
berperan untuk mengingatkan seluruh sivitas akademika agar setia (committed)
pada prinsip dasar pendidikan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan
serta taat akan asasnya, yakni kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran,
keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan dan keterjangkauan.

Selain itu, tujuan pendidikan hendaknya selalu diingat, yaitu mendidik mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia selain menghasilkan lulusan yang menguasai iptek, menghasilkan dan mengembangkan iptek untuk kemajuan bangsa. Kuasa atau otoritas akademik dan keilmuan yang ada di PT hendaknya selalu disandarkan pada otoritas akademik humanum yang mencintai kebenaran dan menghargai perbedaan.

Tulisan tersebut merupakan republikasi dari Kompas.id yang telah dimuat edisi 19 November 2021 dengan judul “Polemik Permen PPKS dan Kuasa Akademik “Humanum”.

Artikel Polemik Permen PPKS dan Kuasa Akademik “Humanum” diambil dari situs web Universitas Katolik Parahyangan.

Berita Terkini

Menilik Relasi Masyarakat Baduy dan Agama dalam Sudut Pandang Geise

Menilik Relasi Masyarakat Baduy dan Agama dalam Sudut Pandang Geise

UNPAR.AC.ID, Bandung – Sampai saat ini, masyarakat sering kali menghakimi atau mendiskriminasi suatu golongan tertentu yang masih kental dengan adat serta budaya seperti masyarakat adat, serta mengaitkannya dengan agama. Namun, Mgr. Geise, seorang misionaris sekaligus...

Kontak Media

Divisi Publikasi

Kantor Pemasaran dan Admisi, Universitas Katolik Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
40141 Jawa Barat

Nov 22, 2021

X